Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua. Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. serta partai politik wajib membuat informasi kepada publik, salah satunya adalah laporan keuangan partai politik. Untuk mengukur kepatuhan partai politik terhadap UU KIP, TI Indonesia melakukan studi pengukuran transparansi keuangan partai politik (TI Indonesia, 2012). Dari sembilan partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR, hanya lima SuaraJatim.id - Ketua Umum partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju ke Pilgub 2024. Rekomendasi tersebut diberikan langsung kepada KHofifah di sela konsolidasi calon anggota legislatif Partai Demokrat di Surabaya, Selasa (12/12/2023).. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan AHY kepada Khofifah untuk maju Pilgub satu paket RBSHZo.

contoh laporan keuangan partai politik demokrat